PP Nomor 11 Tahun 2017 ihwal Manajemen PNS

Berikut ini ialah berkas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Unduh file format PDF.

 Berikut ini ialah berkas Peraturan Pemerintah  PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS
PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS

PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS

Berikut ini beberapa point penting dan kutipan teks dari isi PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS:
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga diatur mengenai beberapa sketsa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas undangan sendiri, alasannya ialah mencapai batas usia pensiun, dan alasannya ialah perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.
Menurut PP ini, PNS yang mengajukan undangan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas.
“Permintaan berhenti ditolak apabila: a. sedang dalam proses peradilan alasannya ialah diduga melaksanakan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa alasannya ialah diduga melaksanakan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif alasannya ialah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas undangan sendiri sebagai PNS; e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau f. alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” suara Pasal 238 ayat (3) PP ini.
Adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional jago muda, pejabat fungsional jago pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional jago utama.
“Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan,” suara Pasal 240 PP ini.
PP ini juga menyebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.
Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, dan pada ketika terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila PNS sebagaimana dimaksud: a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja kurang dari l0 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun. Dan apabila hingga dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam hal pada ketika berakhirnya pinjaman uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada ketika mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,” suara Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017.
PP ini juga menyebutkan, PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila: a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua alasannya ialah kesehatannya; b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau c. tidak bisa bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

    Unduh PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Download File:

    PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS.pdf


    Sumber: http://peraturan.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen PNS. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa gosip dan berkas lainnya di bawah ini.

    Hosting Unlimited Indonesia


    Sumber http://www.berkasedukasi.com